DENPASAR imigrationtoday.id, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali, Pramella Yunidar Pasaribu menghadiri Kegiatan Seminar Hybrid Internasional Red Colony Law Fair VII dengan tema “Optimizing Justice Through the Protection of Human Rights in an Inclusive Democratic System” bertempat di Auditorium Widya Sabha Uttama Universitas Warmadewa, Selasa (12/11/2024).
Pramella yang ditunjuk sebagai Keynote Speaker, menyampaikan materi terkait pentingnya optimalisasi keadilan melalui perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sistem demokrasi inklusif.
Ia menyebut, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapatdiganggu gugat serta telah dijamin oleh Negara.
“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia,” terang Pramella.
Sementara, Direktur Bidang Kerja Sama, Humas dan Kemahasiswaan Universitas Warmadewa Dr. Agys Darmayoga yang dalam kesempatan tersebut mewakili Rektor Universitas Warmadewa menyampaikan, perkembangan teknologi dan dinamika sosial budaya yang semakin kompleks menuntut kita untuk terus beradaptasi dan mengevaluasi kembali sistem hukum dan keadilan yang kita miliki.
“Seminar ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi kita semua untuk bertukar pikiran, berbagi pengetahuan, dan merumuskan solusi bersama dalam upaya mewujudkan keadilan yang lebih optimal bagi seluruh lapisan masyarakat,” ucap Agus Darmayoga.
Seminar Hybrid Internasional Red Colony Law Fair VII juga menghadirkan akademisi lintas negara, antara lain Dr. I Made Pria Dharsana selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Assoe. Prof. Dr. Hartini Saripan selaku Dekan Fakultas Hukum, Teknologi (UITM) Universitas Malaysia, Isatow Jallow, Ph.D. selaku Peneliti Universitas Washington, dan Dr. Leonito Ribeiro selaku Dekan Fakultas Hukum Da Paz Timor Leste University. (***)
