BADUNG Imigrationtoday.id, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat (NTB) Parlindungan berhasil meraih gelar Doktor setelah merampungkan studi S3. Parlindungan menyelesaikan studi selama tiga tahun dua bulan.
Parlindungan menjalani sidang disertasi di Aula Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Jumat (11/10/2024). Dalam kesempatan tersebut, ia mengusung judul Politik Hukum Keimigrasian dalam Pengaturan Kebijakan Selektif Terhadap Wisatawan.
Parlindungan tegas menyampaikan terkait landasan teoritik, landasan konseptual, teori, analisis, terkait kebijakan selektif keimigrasian di Indonesia dan pengaruhnya terhadap wisatawan mancanegara di hadapan 8 penguji yang terdiri dari 6 Guru Besar dan 2 Doktor Fakultas Hukum dari Universitas Udayana selaku penguji sidang dan para hadirin yang hadir dalam sidang terbuka ini.
“Hakikat kebijakan selektif keimigrasian adalah kebijakan keimigrasian sebagai ekspresi kedaulatan negara yang berakar pada kedaulatan negara, yang diabdikan, dan bertujuan untuk memelihara tegaknya kedaulatan negara,” ungkap Parlindungan.
Sebagaimana diketahui, dalam kebijakan selektif keimigrasian mengacu pada pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan keamanan (security approach).
Namun demikian, Kakanwil Kemenkumham NTB menawarkan Novelty atau kebaruan yaitu pendekatan kearifan lokal atau local wisdom approach.
“Dengan melibatkan kearifan lokal seperti desa adat, masyarakat adat, maupun budaya, maka kebijakan selektif keimigrasian diharapkan akan lebih seimbang,” tambah Parlindungan.
“Kebijakan Selektif menjadi jiwa Politik Hukum Keimigrasian yang berakar pada kebutuhan konteks yang nyata. Kebijakan keimigrasian perlu berpijak pada kebutuhan konteksnya. Dengan mempertimbangkan pendekatan budaya/adat, kebijakan keimigrasian akan lebih berpihak pada masyarakat,” tegas Parlindungan.
Penelitian Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan mendapatkan apresiasi dari seluruh Guru Besar Universitas Udayana yang menjadi penguji.
Pimpinan sidang Prof. Dr. I Putu Sudarma Sumadi, SH., SU, mengemukakan, penelitian yang dilakukan oleh Parlindungan tentunya akan membawa dampak besar bagi negara, khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham RI.
Dengan berakhirnya sidang terbuka ini, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan resmi menyandang gelar Doktor.
Dengan gelar ini, diharapkan dapat membawa manfaat dan dampak bagi organisasi maupun masyarakat luas. (***)
